artikel bisnis terbaru

INILAHCOM, Jakarta - Pembahasan RAPBN-2016 kelihatannya bakal runyam. Pasalnya, Fraksi Gerindra belum sepakat. Akibatnya, pemerintahan Jokowi tak bisa memulai sejumlah tender di akhir 2015.

Kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Ahmadi Noor Supit, Fraksi Gerindra menyatakan penolakan terhadap hasil laporan panitia kerja (panja) A terkait asumsi dasar, pendapatan, defisit, dan pembiayaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

"Sejumlah fraksi sepakat dengan laporan panja A (asumsi), kecuali Partai Gerindra. Gerindra menyatakan menolak hasil tersebut," kata Ahmadi di Komplek DPR, Jakarta, Kamis (29/10/2015).

Selain penolakan Gerindra, kata anggota Komisi XI DPR asal Golkar ini, dua fraksi lainnya yakni Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan belum sepenuhnya setuju. Artinya, kedua kekuatan politik ini, bisa saja mengikuti jejak Gerindra. "Dua fraksi tersebut setuju namun dengan catatan," tegas Ahmadi.

Anggota Badan Anggaran DPR asal Gerindra, Willgo Zainar membenarkan sikap fraksinya. Alasan penolakan itu terkait tidak realistisnya penerimaan negara yang diusulkan pemerintah sebesar Rp 1.822 triliun, termasuk target penerimaan pajak sebesar Rp 1.506 triliun.

"Kami ingin target pajak 2016 harus lebih realistis. Pada APBN-P 2015, target tidak mampu dicapai, kok malah dinaikkan. Kami ingin pemerintah bisa melampaui target yang ditetapkan sendiri, agar belanja tidak terganggu, termasuk juga ke pertumbuhan," papar Willgo.

Alasan kedua, lanjut Willgo, alokasi penyertaan modal negara (PMN) yang diajukan pemerintah sebesar Rp 34 triliun, tidak tepat. Dalam APBN-P 2015 saja, pencairan dana PMN tersendat, apalagi bila jumlahnya diperbesar di 2016.

Selain itu, kata Will, dana PMN sebaiknya direlokasi untuk dana desa. Dalam RAPBN 2016, dana desa diajukan pemerintah sebesar Rp 47 triliun. Jumlah tersebut, perlu ditingkatkan agar mampu mendorong realisasi komitmen pemerintah yang ingin memberikan anggaran desa Rp 1 miliar per desa.

"Kami lebih ingin anggaran alokasi PMN dialihkan untuk tambah alokasi Dana Desa. Sasarannya ada 74 ribu desa," papar Willgo.

Postur sementara RAPBN 2016 hingga Kamis malam belum berubah. Pemerintah dan DPR sepakat anggaran belanja negara sebesar Rp2.095 triliun dan pendapatan negara sebesar Rp1.822,5 triliun. Defisit anggaran terkendali maksimal 2,15%.

Selain itu, angka pertumbuhan ekonomi 2016 sebesar 5,3 persen. Tingkat kemiskinan turun di rentang 9-10%, tingkat pengangguran 5,2-5,5%, tingkat kesenjangan ekonomi 0,39, dan Indeks Pembangunan Manusia 70,10. [tar]

#jokowi #JKW4P #Prabowo #DPR